6,046 aturan
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
73
Isi Ketentuan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. -
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
72
Isi Ketentuan
Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure) adalah prosedur administratif yang diatur dalam persetujuan penghindaran pajak berganda untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan persetujua...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
71
Isi Ketentuan
Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perun...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
70
Isi Ketentuan
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah tindakan menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
69
Isi Ketentuan
Surat Keterangan Warga Negara Indonesia Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak yang menerangkan bahwa W...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
68
Isi Ketentuan
Wajib Pajak Nonaktif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif namun belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
67
Isi Ketentuan
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuha...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
66
Isi Ketentuan
Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali untuk Pajak Penghasilan dapat menggunakan tahun buku dalam hal Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
65
Isi Ketentuan
Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
64
Isi Ketentuan
Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha adalah nomor identitas yang diberikan untuk setiap tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, termasuk tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
63
Isi Ketentuan
Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, tidak termasuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, pada 1 (satu) atau lebih tempat...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
62
Isi Ketentuan
Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
61
Isi Ketentuan
Warga Negara Indonesia adalah orang bangsa Indonesia asli atau orang bangsa lain yang telah disahkan sebagai warga negara Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewarganegar...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
60
Isi Ketentuan
Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan k...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
59
Isi Ketentuan
Segel Elektronik adalah data elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik untuk menjamin asal, integritas, dan keutuhan dari Informasi Elektronik dan/ a...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
58
Isi Ketentuan
Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak adalah surat keputusan yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
57
Isi Ketentuan
Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang menentukan besarnya imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
56
Isi Ketentuan
Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
55
Isi Ketentuan
Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai: a. pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
-
—
54
Isi Ketentuan
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.
Berlaku