←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106 β€” Pasal 13 Ayat (1) β€” -
Isi Ketentuan
(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/ atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan Nomor Pokok Wajib...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106 β€” Pasal 12A Ayat (3) β€” -
Isi Ketentuan
(3) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106 β€” Pasal 12A Ayat (2) β€” -
Isi Ketentuan
(2) Surat Tagihan Pajak untuk PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a UndangΒ­ Undang KUP, diterbitkan atas PPh dalam tahun berjalan yang tidak atau kurang dibayar, beserta sanksi administrati...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106 β€” Pasal 12A Ayat (1) β€” -
Isi Ketentuan
(1) Surat Tagihan Pajak diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106 β€” Pasal 8 β€” -
Isi Ketentuan
9. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 setelah:
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106 β€” Pasal 7 β€” -
Isi Ketentuan
8. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam hal: a . Pajak Penghasi...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106 β€” Pasal 5 Ayat (2) β€” -
Isi Ketentuan
(2) Pengiriman surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106 β€” Pasal 5 Ayat (1) β€” -
Isi Ketentuan
(1) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dikirimkan kepada Wajib Pajak.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106 β€” Pasal 4 Ayat (2) β€” -
Isi Ketentuan
(2) Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan laporan hasil penelitian, laporan hasil Pemeriksaan, atau laporan hasil Pemeriksaan Ulang. ,I 5 . Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 ...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106 β€” Pasal 4 Ayat (1) β€” -
Isi Ketentuan
(1) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus diterbitkan berdasarkan nota penghi tung an.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106 β€” Pasal 3 Ayat (5) β€” -
Isi Ketentuan
(5) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang dilakukan penelitian, Pemeriksaan, atau Pemeriksaan Ulang.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106 β€” Pasal 3 Ayat (4) β€” -
Isi Ketentuan
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), surat ketetapan pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 diterbitkan 1 (satu) surat ketetapan pajak untuk seluruh Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106 β€” Pasal 3 Ayat (3) β€” -
Isi Ketentuan
(3) Surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak yang tercakup dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106 β€” Pasal 3 Ayat (2) β€” -
Isi Ketentuan
(2) Surat ketetapan pajak untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106 β€” Pasal 3 Ayat (1) β€” -
Isi Ketentuan
(1) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan untuk suatu Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak , atau Tahun Pajak.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106 β€” Angka 2 β€” -
Isi Ketentuan
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 dihapus, ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (9) Pasal 2 diubah, serta di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8a), sehingga Pasal 2 berbunyi ...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106 β€” Pasal 1 β€” -
Isi Ketentuan
1. Ketentuan angka 1 dan angka 2 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106 β€” - β€” -
Isi Ketentuan
Pasal 106 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 902) se...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 β€” Pasal 67 Ayat (3) β€” -
Isi Ketentuan
(3) Direktur Jenderal Pajak masih dapat melakukan Pemeriksaan apabila setelah Pemeriksaan dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) atau Pasal 66 ayat (5) terdapat data selain yang diungkapkan dalam Pasa...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 β€” Pasal 67 Ayat (2) β€” -
Isi Ketentuan
(2) Dalam hal Pemeriksaan dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) atau Pasal 66 ayat (5), Pemeriksa Pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan penghentian Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
Dihapus
β€Ή 83 / 303 β€Ί