←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 25 Ayat (1) β€” -
Isi Ketentuan
(1) Pengangsuran atas kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, atau pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 23 Ayat (5) β€” -
Isi Ketentuan
(5) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Paj...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 23 Ayat (4) β€” -
Isi Ketentuan
(4) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan penolakan angsuran/ penundaan pembayaran pajak.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 23 Ayat (3) β€” -
Isi Ketentuan
(3) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau disetujui sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b , Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan persetujuan ...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 23 Ayat (2) β€” -
Isi Ketentuan
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 23 Ayat (1) β€” -
Isi Ketentuan
(1) Setelah melakukan penelitian terhadap kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan jangka waktu penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 22 Ayat (2) β€” -
Isi Ketentuan
(2) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak setelah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) harus memberikan Jamman aset berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat ...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 22 Ayat (1) β€” -
Isi Ketentuan
(1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, harus memberikan jaminan aset berwujud, dengan kriteria: a . aset berwujud merupakan milik P...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 21 Ayat (8) β€” -
Isi Ketentuan
(8) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b disampaikan:
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 21 Ayat (7) β€” -
Isi Ketentuan
(7) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara:
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 21 Ayat (6) β€” -
Isi Ketentuan
(6) Surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak atau surat permohonan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama:
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 21 Ayat (5) β€” -
Isi Ketentuan
(5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran PBB yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 21 Ayat (4) β€” -
Isi Ketentuan
(4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri alasan dan bukti kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berupa laporan keuangan interim, l...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 21 Ayat (3) β€” -
Isi Ketentuan
(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan: a . jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 21 Ayat (2) β€” -
Isi Ketentuan
(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa khusus sebagaimana ditentukan dalam peraturan pe...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 21 Ayat (1) β€” -
Isi Ketentuan
(1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus diajukan menggunakan surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak atau surat permohonan penundaan pembayaran pajak.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 14 Ayat (7) β€” -
Isi Ketentuan
(7) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran PPh dalam mata uang Dolar Amerika Serikat diatur dengan Peraturan Direktur Jend eral Pajak atau Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, baik secara bersamaΒ­ sama maupun ...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 14 Ayat (6b) β€” -
Isi Ketentuan
(6b) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui potongan SPMIB, pembayaran tersebut dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuan...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 14 Ayat (6a) β€” -
Isi Ketentuan
(6a) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui potongan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak, pembayaran tersebut dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang diteta...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 14 Ayat (6) β€” -
Isi Ketentuan
(6) Dalam hal pembayaran pajak dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak harus mengonversikan pembayaran dalam satuan mata uang Rupiah tersebut ke satuan mata uang Dolar A...
Dihapus
β€Ή 88 / 303 β€Ί