←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 85 — Ayat (4) — -
Isi Ketentuan
(4) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 85 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
(3) Batas waktu penerbitan SKPKPP atau SKPPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan sejak:
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 85 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
(2) Jumlah bulan sebagai dasar pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak batas waktu penerbitan SKPKPP atau SKPPIB berakhir sampai dengan tanggal penerbitan SKPKPP atau SKPPIB .
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 85 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
(1) Imbalan bunga karena keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat ( 1) huruf a diberikan dengan tarif bunga per bulan yang I ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dari...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 84 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
(2) Keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan akibat penerbitan:
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 84 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
(1) Dalam hal terdapat keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran PBB sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan, dan sektor lainnya, imbalan bunga yang terkait dengan PBB diberikan kepada Wajib Pa...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 83 — Ayat (5) — -
Isi Ketentuan
(5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak diberikan terhadap kelebihan pembayaran pajak karena diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan I Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, yan...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 83 — Ayat (4) — -
Isi Ketentuan
(4) Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 83 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
(3) Jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah lebih bayar menurut Wajib Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak pada saa...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 83 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan terhadap kelebihan pembayaran pajak paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan a...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 83 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
(1) Imbalan bunga yang terkait dengan PPh, PPN, dan PPnBM diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat:
Dihapus
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 7 — - — -
Isi Ketentuan
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 6 — - — -
Isi Ketentuan
Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (...
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 5C — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di ...
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 5C — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Direktur Jenderal Pajak dapat melimpahkan kewenangan dalam bentuk mandat untuk: a. menyampaikan pemberitahuan mengenai laporan atas pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1); dan b. m...
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 5B — Ayat (8) — -
Isi Ketentuan
Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain menyampaikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) secara online atau secara langsung kepada Direktur Jenderal Pajak.
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 5B — Ayat (7) — -
Isi Ketentuan
Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, paling lama 1 (s...
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 5B — Ayat (6) — -
Isi Ketentuan
Surat permintaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 5B — Ayat (5) — -
Isi Ketentuan
Surat permintaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan: a. secara online; b. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir; dan/atau c. secara langsung.
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 5B — Ayat (4) — -
Isi Ketentuan
Surat permintaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. data dan informasi yang diminta; b. format dan bentuk pemberian data dan informasi; dan c. alasan dilakukannya permintaa...
Berlaku
‹ 93 / 303 ›