←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9 — Ayat (6e) — -
Isi Ketentuan
Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6a): a. wajib dibayar kembali ke kas negara oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal Pengusaha Kena Pajak: 1. telah menerima pengembalian kelebiha...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9 — Ayat (6d) — -
Isi Ketentuan
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) berlaku juga bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pembubaran (pengakhiran) usaha, melakukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak, atau dilakukan pencabutan Pengusaha Kena P...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9 — Ayat (6c) — -
Isi Ketentuan
Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) bagi sektor usaha tertentu dapat ditetapkan lebih dari 3 (tiga) tahun.
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9 — Ayat (6b) — -
Isi Ketentuan
Dihapus.
Dihapus
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9 — Ayat (6a) — -
Isi Ketentuan
Apabila sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) Pengusaha Kena Pajak belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9 — Ayat (6) — -
Isi Ketentuan
Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak melakukan: a. penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahannya dapat dikreditkan; dan b. penyerahan yang terutang pajak dan Pajak...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9 — Ayat (5) — -
Isi Ketentuan
Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak melakukan: a. penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahannya dapat dikreditkan; dan b. penyerahan yang terutang pajak dan Pajak...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9 — Ayat (4f) — -
Isi Ketentuan
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4e), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bun...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9 — Ayat (4e) — -
Isi Ketentuan
Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9 — Ayat (4d) — -
Isi Ketentuan
Dihapus.
Dihapus
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9 — Ayat (4c) — -
Isi Ketentuan
Pengembalian kelebihan Pajak Masukan kepada Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) dan ayat (4b) huruf a sampai dengan huruf e, yang mempunyai kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah, d...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9 — Ayat (4b) — -
Isi Ketentuan
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (4a), atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak oleh: a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan eks...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9 — Ayat (4a) — -
Isi Ketentuan
Atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku.
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9 — Ayat (4) — -
Isi Ketentuan
Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9 — Ayat (2b) — -
Isi Ketentuan
Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9 — Ayat (2a) — -
Isi Ketentuan
Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau ...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 8A — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dala...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 8A — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Dihapus.
Dihapus
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 8A — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai ...
Berlaku
‹ 97 / 303 ›