6,046 aturan
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 22
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Direktur Jenderal melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 22
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Permohonan mengenai:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 21
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Permohonan penutupan Kantor Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 21
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Untuk memperoleh persetujuan penutupan Kantor Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin Kantor Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 21
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Pemimpin Kantor Konsultan Pajak dapat menutup Kantor Konsultan Pajak setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 20
—
Ayat (6)
—
-
Isi Ketentuan
Kantor Konsultan Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa peringatan. ermohonan Penutupan Kantor Konsultan Pajak
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 20
—
Ayat (5)
—
-
Isi Ketentuan
Pelaporan perubahan sistem pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilakukan dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen sistem pengendalian mutu yang telah diubah dan mencantumkan tangga...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 20
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Pelaporan perubahan susunan rekan atau pengurus Kantor Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen akta notaris mengenai perubahan susunan rekan ...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 20
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Pelaporan perubahan alamat Kantor Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 20
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 20
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Pemimpin Kantor Konsultan Pajak wajib melaporkan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dalam hal terjadi:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 19
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pemimpin Kantor Konsultan Pajak dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 19
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Untuk memperoleh izin perubahan nama Kantor Konsultan Pajak, Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 19
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Pemimpin Kantor Konsultan Pajak yang berbentuk usaha persekutuan perdata, firma, atau perseroan terbatas dapat melakukan perubahan nama Kantor Konsultan Pajak dengan terlebih dahulu memperoleh izin Menteri.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 18
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling sedikit mencantumkan:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 18
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 18
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang mengajukan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 18
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Untuk memperoleh izin Kantor Konsultan Pajak, Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan secara elektronik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 17
—
Ayat (6)
—
-
Isi Ketentuan
Kantor Konsultan Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Kantor Konsultan Pajak. ersyaratan Izin Kantor Konsultan Pajak
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 17
—
Ayat (5)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal Kantor Konsultan Pajak berbentuk persekutuan perdata atau firma akan mempertahankan nama Konsultan Pajak yang telah meninggal dunia sebagai nama Kantor Konsultan Pajak, Kantor Konsultan Pajak dimaksud wajib ...
Berlaku