6,046 aturan
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf i angka 4)
—
e)
Isi Ketentuan
Wewenang, tanggung jawab, dan susunan Keanggotaan Tim Pengawasan Wajib Pajak Grup disusun dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf CC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari S...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf i angka 4)
—
d)
Isi Ketentuan
Surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) diterbitkan sebelum pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Grup.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf i angka 4)
—
c)
Isi Ketentuan
Dalam hal diperlukan surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dapat dilakukan perubahan.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf i angka 4)
—
b)
Isi Ketentuan
Susunan Tim Pengawasan Wajib Pajak Grup dapat terdiri dari: (1) penanggung jawab; (2) ketua; (3) wakil ketua; (4) sekretariat; (5) subtim analisis; (6) subtim subject matter expert; dan (7) subtim tata kelola data.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf i angka 3)
—
g)
Isi Ketentuan
Rapat koordinasi akhir sebagaimana dimaksud dalam huruf d) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Pengawasan Wajib Pajak Grup di Kantor Pusat DJP atau Kanwil DJP (a) rapat koordinasi akhir dilakukan sebelum K...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf i angka 3)
—
f)
Isi Ketentuan
Rapat koordinasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) rapat koordinasi pelaksanaan dapat dilakukan lebih dari satu kali; (2) rapat koordinasi pelaksanaan dila...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf i angka 3)
—
e)
Isi Ketentuan
Rapat koordinasi awal sebagaimana dimaksud dalam huruf d) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) rapat koordinasi awal dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja dihitung setelah tanggal Surat Perintah ...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf i angka 3)
—
d)
Isi Ketentuan
Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dilakukan minimal sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu rapat koordinasi awal, rapat koordinasi pelaksanaan, dan rapat koordinasi akhir
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf i angka 3)
—
c)
Isi Ketentuan
Koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf d) angka (2) huruf (a) dan huruf (b) dilakukan melalui rapat koordinasi dan/atau kegiatan asistensi.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf i angka 2)
—
h)
Isi Ketentuan
Berdasarkan pertimbangan Komite Kepatuhan, Wajib Pajak yang sedang atau telah dilakukan Pengawasan dapat diusulkan Pengawasan Wajib Pajak Grup untuk tahun pajak yang sama.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf i angka 2)
—
g)
Isi Ketentuan
Penyusunan Prioritas Pengawasan Wajib Pajak Grup mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf b angka 1).
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf i angka 2)
—
f)
Isi Ketentuan
Komite Kepatuhan KPP, Komite Kepatuhan Kanwil DJP, dan Komite Kepatuhan Kantor Pusat DJP menyampaikan daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan Pengawasan Wajib Pajak Grup kepada direktur yang memiliki tugas merumuskan s...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf i angka 2)
—
e)
Isi Ketentuan
Komite Kepatuhan Kantor Pusat DJP menyusun daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan Pengawasan Wajib Pajak Grup, salah satunya dengan mempertimbangkan usulan Komite Kepatuhan Kanwil DJP sebagaimana dimaksud dalam huruf ...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf i angka 2)
—
d)
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak Grup diadministrasikan dalam wilayah kerja lebih dari satu Kanwil DJP, maka: (1) Komite Kepatuhan KPP dapat saling berkoordinasi untuk menyusun daftar Wajib Pajak Grup dan/atau anggota Wajib Paja...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf i angka 2)
—
c)
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak Grup diadministrasikan dalam wilayah kerja satu Kanwil DJP, perencanaan Pengawasan Wajib Pajak Grup dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) KPP yang berada dalam wilayah kerja satu ...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf i angka 2)
—
b)
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak Grup diadministrasikan dalam wilayah kerja satu KPP, Komite Kepatuhan KPP dapat memilih Wajib Pajak yang akan dilakukan Pengawasan Wajib Pajak Grup.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf d angka 1)
—
d)
Isi Ketentuan
Pengawasan Wajib Pajak Grup dilakukan secara: (1) simultan, yaitu Pengawasan dimulai dan diselesaikan secara bersamaan sesuai dengan linimasa yang telah ditentukan; dan (2) terkoordinasi, yaitu (a) pelaksanaan Penelit...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf d angka 1)
—
c)
Isi Ketentuan
Berdasarkan pertimbangan Komite Kepatuhan Kantor Pusat DJP dan/atau Komite Kepatuhan Kanwil DJP, Pengawasan Wajib Pajak Grup dapat dilakukan oleh tim Pengawasan Wajib Pajak Grup.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf d angka 1)
—
b)
Isi Ketentuan
Penelitian Kepatuhan Material Wajib Pajak Grup dilakukan melalui Penelitian Komprehensif sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2).
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf d angka 1)
—
a)
Isi Ketentuan
Pengawasan Wajib Pajak Grup dalam lingkup PKM dapat dilakukan untuk seluruh atau sebagian anggota Wajib Pajak Grup.
Berlaku