6,046 aturan
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 3
—
huruf i angka 2)
—
c)
Isi Ketentuan
Peta Wilayah Kerja KPP Pratama harus terbagi habis menjadi Peta Zona Pengawasan dan Peta Zona Petugas Pengawasan.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 3
—
huruf i angka 2)
—
b)
Isi Ketentuan
Penyusunan Peta Zona Petugas Pengawasan dilakukan berdasarkan Peta Zona Pengawasan.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 3
—
huruf i angka 2)
—
a)
Isi Ketentuan
Sebelum melakukan Assignment Wajib Pajak Lainnya, Komite Kepatuhan KPP Pratama menyusun Peta Zona Pengawasan dan Peta Zona Petugas Pengawasan berdasarkan Peta Wilayah Kerja KPP Pratama.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 3
—
huruf i angka 2)
—
'-
Isi Ketentuan
Assignment Wajib Pajak Lainnya
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 3
—
huruf i
—
'-
Isi Ketentuan
status Wajib Pajak yang dilakukan pemindahan sebagai Wajib Pajak Strategis; ii. Pengawasan yang telah dilaksanakan; iii. tindak lanjut Pengawasan yang telah dilakukan; dan iv. salinan keputusan Kepala Kanwil DJP terka...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 3
—
'-
—
i
Isi Ketentuan
Wajib Pajak mengalami penurunan usaha dengan ketentuan sebagai berikut: i) mengalami penurunan usaha minimal 50% peredaran usaha selama dua tahun berturut-turut; ii) telah dilakukan Penelitian Komprehensif untuk dua t...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 3
—
huruf c angka 1)
—
a)
Isi Ketentuan
Pengusulan Wajib Pajak Strategis oleh KPP Pratama (1) KPP Pratama mengajukan usulan Wajib Pajak Strategis kepada Kanwil DJP yang membawahkannya. (2) Usulan Wajib Pajak Strategis sebagaimana dimaksud pada angka (1) dib...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 3
—
huruf c angka 1)
—
'-
Isi Ketentuan
Pengusulan, Penetapan, dan Assignment Wajib Pajak Strategis
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 3
—
huruf c
—
'-
Isi Ketentuan
Assignment Wajib Pajak dan Wilayah Kerja
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 3
—
huruf b angka 3)
—
b)
Isi Ketentuan
Penyusunan dan/atau pemutakhiran rencana Pengawasan di KPP dilakukan sesuai dengan kebijakan Komite Kepatuhan.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 3
—
huruf b angka 3)
—
a)
Isi Ketentuan
Rencana Pengawasan di KPP untuk 1 (satu) tahun dituangkan dalam: (1) kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak KPP, dan (2) kebijakan dan strategi Pengawasan KPP.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 3
—
huruf b angka 3)
—
'-
Isi Ketentuan
Penyusunan Rencana Pengawasan di KPP
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 3
—
huruf b angka 2)
—
b)
Isi Ketentuan
Penyusunan dan/atau pemutakhiran rencana Pengawasan di Kanwil DJP dilakukan sesuai dengan kebijakan Komite Kepatuhan.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 3
—
huruf b angka 2)
—
a)
Isi Ketentuan
Rencana Pengawasan di Kanwil DJP untuk 1 (satu) tahun dituangkan dalam: (1) kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak Kanwil DJP, dan (2) kebijakan dan strategi Pengawasan Kanwil DJP.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 3
—
huruf b angka 2)
—
'-
Isi Ketentuan
Penyusunan Rencana Pengawasan di Kanwil DJP
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 3
—
huruf b angka 1)
—
b)
Isi Ketentuan
Penyusunan dan/atau pemutakhiran rencana Pengawasan di Kantor Pusat DJP dilakukan sesuai dengan kebijakan Komite Kepatuhan.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 3
—
huruf b angka 1)
—
a)
Isi Ketentuan
Rencana Pengawasan di Kantor Pusat DJP untuk 1 (satu) tahun dituangkan dalam: (1) kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional, dan (2) kebijakan dan strategi Pengawasan nasional.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 3
—
huruf b angka 1)
—
'-
Isi Ketentuan
Penyusunan Rencana Pengawasan di Kantor Pusat DJP
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 3
—
huruf b
—
'-
Isi Ketentuan
Penyusunan Rencana Pengawasan
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 3
—
'-
—
'-
Isi Ketentuan
a. Pembentukan Komite Kepatuhan 1) Kanwil DJP dan KPP masing -masing membentuk Komite Kepatuhan yang menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta susunan keanggotaan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak m...
Berlaku