←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 5 — huruf c angka 1) — '-
Isi Ketentuan
Penugasan DPE di KPP Pratama
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 5 — huruf c — '-
Isi Ketentuan
Pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Belum Terdaftar
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 5 — huruf b angka 2) — c)
Isi Ketentuan
Mekanisme lebih lanjut mengenai penyusunan DPE nonkolaboratif ditentukan oleh Komite Kepatuhan.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 5 — huruf b angka 2) — b)
Isi Ketentuan
DPE nonkolaboratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a) ditetapkan melalui pembangkitan kasus secara manual pada Sist em Administrasi Pengawasan DJP.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 5 — huruf b angka 2) — a)
Isi Ketentuan
DPE nonkolaboratif dapat disusun melalui pertimbangan Komite Kepatuhan berdasarkan risiko ketidakpatuhan dan/atau Data dan/atau Keterangan lainnya.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 5 — huruf b angka 2) — '-
Isi Ketentuan
Penyusunan DPE Nonkolaboratif
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 5 — huruf b angka 1) — d)
Isi Ketentuan
Penyusunan Rencana Pelaksanaan DPE di KPP Pratama (1) DPE yang telah ditetapkan oleh Komite Kepatuhan Kantor Pusat DJP disampaikan ke KPP Pratama. (2) Kepala KPP Pratama menugaskan kepala seksi yang memiliki tugas dan...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 5 — huruf b angka 1) — c)
Isi Ketentuan
Penetapan DPE oleh Kantor Pusat DJP (1) Komite Kepatuhan Kantor Pusat DJP menerima usulan DPE dan berita acara pembahasan usulan DPE yang telah disampaikan oleh masing- masing Kanwil DJP. (2) Komite Kepatuhan Kantor P...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 5 — huruf b angka 1) — b)
Isi Ketentuan
Pengusulan DPE oleh Kanwil DJP (1) Kanwil DJP menerima usulan DPE dan berita acara pembahasan usulan DPE yang telah disampaikan oleh ma sing-masing KPP Pratama di wilayah kerjanya. (2) Komite Kepatuhan Kanwil DJP meny...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 5 — huruf b angka 1) — a)
Isi Ketentuan
Pengusulan DPE oleh KPP Pratama (1) KPP Pratama menerima DSE hasil CRM Ekstensifikasi yang telah didistribusikan oleh Komite Kepatuhan Kantor Pusat DJP. (2) DSE hasil CRM Ekstensifikasi antara lain berisi: (a) Wajib P...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 5 — huruf b angka 1) — '-
Isi Ketentuan
Penyusunan DPE Kolaboratif
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 5 — huruf b — '-
Isi Ketentuan
Perencanaan Pengawasan Wajib Pajak Belum Terdaftar
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 5 — '- — '-
Isi Ketentuan
a. Ketentuan Umum Pengawasan Wajib Pajak Belum Terdaftar 1) DJP melakukan Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar melalui P2DK dalam rangka Ekstensifikasi. 2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1) meliputi: a)...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4 — huruf h — 8)
Isi Ketentuan
Dalam hal diperlukan, direktur yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengawasan perpajakan dapat melibatkan unit kerja lain di lingkungan Kementerian Keuangan u...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4 — huruf h — 7)
Isi Ketentuan
Tata cara, kriteria, jangka waktu, format laporan pelaksanaan CSQA dan PSQA, ditentukan oleh direktur yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengawasan perpajakan.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4 — huruf h angka 6) — c)
Isi Ketentuan
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf b), Tim PSQA berwenang untuk: (1) Memperoleh salinan antara lain: (a) rencana dan program Pengawasan; (b) Surat Perintah Pengawasan; (c) KKPt; (d) LHPt; (e) SP...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4 — huruf h angka 6) — b)
Isi Ketentuan
tim PSQA memiliki tugas sebagai berikut: (1) melaksanakan penelaahan aspek formal kegiatan Pengawasan, (2) melaksanakan penelaahan aspek material kegiatan Pengawasan, (3) memberikan penilaian atas proses dan hasil keg...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4 — huruf h angka 6) — a)
Isi Ketentuan
dilakukan oleh tim PSQA yang dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut: (1) tim PSQA terdiri atas 1 (satu) orang ketua tim dan minimal 2 (dua) orang anggota tim; (2) ketua tim PSQA dijabat oleh: (a) kepala subdirektor...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4 — huruf h angka 6) — '-
Isi Ketentuan
Pelaksanaan PSQA di tingkat Kantor Pusat DJP atau Kanwil DJP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4 — huruf h — 5)
Isi Ketentuan
PSQA dapat dilakukan oleh direktorat yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengawasan perpajakan atau Kanwil DJP.
Berlaku
‹ 151 / 303 ›